Pembaharu.id, Medan – Sejak Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dibentuk pada 2016 silam berdasarkan Perpres 49 Tahun 2016 dan dengan anggran yang sangat fantastis tiap tahunnya sepertinya belum juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pariwisata Danau Toba.
Pernyataan tersebut dilansir dari laman Kolega.id yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) melalui pesan tertulisnya, Selasa (11/08/2020).
“kurang lebih 4 tahun sejak dibentuk hingga saat ini, kita melihat belum ada progres dan pencapaian yang berdampak bagi perkembanan pariwisata Danau Toba dan untuk kemajuan ekonomi masyarakat lokal,” kata Rico Nainggolan, Koordinator AMPDT.
Ia menilai bahwa ada beberapa point yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja BPODT yang kurang maksimal.
Katanya, point itu antara lain, struktur manajemen tidak kompeten dan juga indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Ada point-point penting yang menyebabkan BPODT ini tidak maksimal, diantaranya adalah struktur manajemen yang tidak kompeten dan penyalahgunaan anggaran,” lanjut Rico.
Alasan AMPDT menyebut tidak kompeten karena menurut mereka ada beberapa orang yang menjadi pejabat di BPODT yang sepertinya tidak paham dengan struktur geografi dan tatanan sosial budaya di kawasan Danau Toba.
“Bagaimana mungkin orang lain bisa lebih paham dengan rumah kia sendiri ?, kan kita yang paham seperti apa rumah kita, dan harapan kita orang-orang yang menjadi Direktur atau pengambil keputusan di BPODT ini kao bisa diupayakan digantilah dengan mereka yang paham dengan struktur geografi dan tatanan sosial budaya Danau Toba,” tuturnya.
AMPDT juga menilai ada indikasi penyalahan anggaran ditubuh BPODT.
“lembaga ini kan badan layanan publik di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai salah satu tujuan pariwisata prioritas Indonesia, pasti anggaran yang digunakan juga banyak, tapi dari sekian banyaknya anggaranyang dikucurkan, sepertinya belum memberikan hasil yang maksimal atau jangan-jangan anggaran itu disalahgunakan? Ini kan tidak beres dan kita pastikan akan melakukan investigasi lanjutan untuk penggunaan anggaran ini,” tambahnya.
Lebih lanjut kata mereka, selain fungsi otoritatifnya, BPODT juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi koordinatif yaitu secara aktif berkoordinasi dengan setiap pemerintah dari 8 Kabupaten/Kota di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. AMPDT juga meragukan BPODT dapat menjalankan fungsi koordinatifnya.
“Kita ragu para Direktur BPODT ini mampu menjalankannya, karena beberapa direktur di BPODT ini sepertinya tidak paham soal tatanan sosial budaya dan adat istiadat dikawasan Danau Toba ini, karena pola komunikasi setiap kelompok-kelompok masyarakat itu kan beda-beda. Karena ini di Toba ya kalo bisa para direkturnya juga harus orang Toba, karena membangun Danau Toba Ini bukan hanya persoalan bangunan tetapi juga soal tatanan sosial budaya dan adat masyarakat sekawasan Danau Toba,” demikian Rico. []
Pembaharu.id menyajikan berbagai informasi dalam sajian berita yang terkini dan inspiratif.
