JAKARTA —
Wabah COVID-19 telah memukul perekonomian di seluruh dunia. Bahkan sudah banyak negara yang perekonomiannya tidak tumbuh,dan bahkan menyusut. Menyikapi ini,Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar perekonomian Tanah Air tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Apalagi, pada kuartal-I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok, sehingga kini hanya 2,97 persen..
Skema pemulihan ekonomi nasional yang dirancang oleh pemerintah, kata Jokowi, mencakup bantuan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga suntikan dana bagi BUMN.
“Saya minta semua skema program pemulihan ekonomi yang telah dirancang, seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, PNM untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja. Saya harapkan, saya minta, saya ingin pastikan ini segera operasional di lapangan. Segera dilaksanakan di lapangan,” ujarnya dalam Rapat Terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6).
Lebih jauh, Jokowi juga menginstruksikan, program pemulihan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, terutama di sektor industri padat karya agar bisa tetap beroperasi. Hal ini, semata-mata dilakukan agar tidak terjadi PHK secara masif, mengingat tenaga kerja di sektor tersebut memiliki jumlah yang tidak sedikit.
Dalam kesempatan ini, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan kepada semua pihak untuk berbagi beban dalam menangani permasalahan.
“Saya minta konsep berbagi beban. Sekali lagi, konsep berbagi beban, sharing the pain harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, perbankan, dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong-royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar pelaku usaha korporasi tetap mampu berjalan, PHK masif dapat kita cegah, dan sektor keuangan tetap stabil. Tentu saja pergerakan ekonomi dapat kita jaga,” imbuhnya.
Guna mencegah terjadinya resiko moral hazard, pemerintah, kata Jokowi siap, menggandeng pihak terkait seperti KPK untuk mengawal program pemulihan ekonomi nasional agar bisa tetap transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Menkeu: Pemerintah Gelontorkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Rp677 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp677,2 triliun hingga akhir tahun 2020. Jumlah tersebut lebih besar dari rencana awal yang sebesar Rp 641,17 triliun.
Ia menjelaskan, peningkatan anggaran program PEN tersebut akan mengubah postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020.
Ani mengatakan, dalam PEN ditetapkan ada empat modalitas serta belanja negara yang merupakan instrumen APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Ini yang kemudian kita bahas pada hari ini mengenai PEN itu melalui empat modalitas, yakni PMN, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, plus belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat COVID-19,” ujar Ani.
Dijelaskannya, pertama dari anggaran PEN Rp677,2 triliun, sebanyak Rp87,55 triliun akan dianggarkan untuk bidang kesehatan yang di dalamnya termasuk belanja untuk penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
“Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi enam bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa, itu mencakup Rp 203,9 triliun,” paparnya.
Ketiga, untuk UMKM pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan dukungan modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar.
“Serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp 10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp 123,46 triliun,” kata Ani.
Keempat, pemerintah memberikan relaksasi perpajakan sebesar Rp120,61 triliun kepada dunia usaha, agar jangan sampai ‘gulung tikar’.
Kelima, dukungan untuk bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun. Pada bagian ini, pemerintah melakukan penanaman modal negara (PMN) dan penalangan kredit modal kerja untuk non UMKM, padat karya yang pinjamannya dari Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun.
Lalu yang keenam, sebesar Rp 97,11 triliun yang merupakan dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga (K/L), serta pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19.
Dengan adanya skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini, mantan Managing Director World Bank ini berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tanah Air bisa sesuai target yaitu 2,3 persen, meskipun ia melihat hal tersebut cukup sulit untuk dicapai.
“Namun dengan berbagai stimulus dan pemulihan ekonomi ini kita tetap berharap untuk tetap menjaga PEN di atas 0 persen. Artinya mendekati 1 atau bahkan dekati 2,3 persen. Meskipun di 2,3 menjadi lebih berat karena kuartal II akan sangat turun akibat PSBB yang meluas. Namun kita berharap program pemulihan ekonomi nasional ini Kuartal III dan IV bisa mengejar kembali. Itulah yang akan kita lakukan. Sehingga nanti prediksi growth kita mungkin di bawah 2,3 namun kita harap masih berada di zona positif,” jelasnya.
Kasus Corona di Indonesia Capai 28.233
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr Achmad Yurianto melaporkan pada Rabu (3/6), jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 28.233, setelah ada penambahan 684 kasus baru.
Adapun lima provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah DKI Jakarta (7.623), Jawa Timur (5.318), Jawa Barat (2.319), Sulawesi Selatan (1.668), dan Jawa Tengah (1.455). Selain itu, juga tercatat ada 471 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 8.406.
DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 2.586, disusul Jawa Timur ( 799), Jawa Barat (701), Sulawesi Selatan (636), dan Jawa Tengah (371). Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 35 orang meninggal dunia Selasa sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.698
Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 48.153dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 13.285. [gi/ab]
Pembaharu.id menyajikan berbagai informasi dalam sajian berita yang terkini dan inspiratif.
