Pembaharu.id, Sumatera Utara – Manager Legal, Marsel Tristan, didampingi Senior Manager Comunity Affair PT Aquafarm Nusantara (AN), Dian Oktavia, mengakui tidak memiliki izin pemanfaatan permukaan air danau (APU) dan izin pembuangan limbah Bahan-bahan Beracun (B3).
Hal tersebut terungkap ketika ditanya Aggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Richard Sidabutar, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, diantaranya, H.Robby Anangga SE, Richard Sidabutar, Dra.Hj Hidayati Herlina Gusti, Ir.H Iskandar Sinaga, Wasner Sianturi, Sampang Malem, Lidiani Lase, Zulkifli.S.Pd.I, Inge Amelia Nasution, mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan, Retno Walandari, dan mewakili Kepala Dinas Pariwisata, Unggul Sitanggang, saat melalukan kunjungan kerja ke perusahaan yang mengelolah Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut.
Para wakil rakyat tersebut, langsung meninjau ke lapangan, yaitu kawasan Danau Toba, seperti ke Tiga Ras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (29/8/2019), lalu.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Richard Sidabutar, didampingi anggota dewan lainnya, mengajukan pertanyaan kepada pihak PT Aquafarm Nusantara yang kini berganti nama menjadi Regal Springs Indonesia, terkait regulasi kepemilikan izin APU, data jumlah produksi ikan, izin B3 dan jumlah pemakaian pakan ikan yang saat ini masih beroperasi, di Danau Toba.
Diwakili Marsel, dia mengakui, terkait izin APU KJA milik PT Regal Springs Indonesia, hingga kini belum dapat diperpanjang, karena masih terkendala, dengan masalah penentuan zonasi dan izin limbah B3 masih tahap pengajuan.
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) limbah B3 ditolak dan saat ini tahap pengajuan dan limbah PT Regal Springs Indonesia (Aguafarm Nusantara) selama ini dimanfaatkan masyarakat sekitar, kata Marsel.
Untuk jumlah produksi ikan dan pemakaian pakan ikan di KJA milik PT Regal Springs Indonesia, Marsel berjanji akan mengumpulkan data ril dari lapangan dan akan segera disampaikan ke DPRD Sumatera Utara.
Namun, walaupun PT Regal Springs Indonesia tidak memiliki izin APU, pihak PT Regal Springs Indonesia, mengaku selalu membayar pajak izin APU KJA.
Anggota DPRD Sumut, Dra Hj Hidayati Herlina Gusti, mengaku kecewa terhadap pihak PT Regal Springs Indonesia, karena dinilai tidak tranparan, dan tidak mampu membuktikan dan menujukkan data-data serta surat izin sebagai prosedur, yang harus dimiliki perusahaan tersebut. []
Pembaharu.id menyajikan berbagai informasi dalam sajian berita yang terkini dan inspiratif.
